Trading Forex Mui




Trading Forex MuiDulu awalnya sebelum tahu hal ini emang sempat bingung juga apakah emang halal atau tidak. Tapi setelah baca daribeberapa sumber seperti forum forex als blog sperti ini memang cukup membantu jadi membuat sagena tau apakah handel di forex itu halal atau tidak. Untuk Handel Wortspiel juga saya sendiri menggunakan akun kostenlos swap dari OctaFx. Katanya Yang Bikin Haram Itu Karena Swap ini juga. Dan saya sendeniri juga nggak tau tauschen ini dihitung dari mana, berdasarkan apa. Mudah-mudah sukses dalam bertrading als semakin yakin dan paham tentang forex. dengan berbagai kondisi Handel Yang ditawarkan OctaFX terutama Pada akun Micro Yang Saya gunakan memang terdapat fasilitas kostenlos swap, hal ini Semakin membuat Saya lega dan leluasa dalam menjalankan kegiatan Handel Yang Saya lakukan. OctaFX Benar-Benar memberikan pelayanan dan fasilitas Yang memberikan kenyamanan dan keleluasaan dalam Handel terutama bagi muslim Yang Harus mengikuti aturan-aturan Yang dibenarkan dalam hal fiqih muamalah. beBisnis lah - Sekilas tentang Majelis Ulama Indonesia alias MUI (kependekannya) adalah Wadah atau Majelis para Ulama , Zuama dan cendikiawan moslemisch Indonesien untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam Indonesien dalam mewujudkan cita-cita bersama. Berdiri pada tanggal 7 rajab 1395 H, yang bertepatan dengan tanggalen 26 juli 1975 M di jakarta. MUI ini bisa dibilang sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya) dan memegang peranan Penting bagi pemerintah Indonesien, Yang selalu berusaha memberikan bimbingan dan tuntunan kepada UMAT Islam Indonesien dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat Yang diridhoi Allah SWT, memberikan nasihat dan Fatwa mengenai Masalah bergama dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat Indonesien. Fatwa MUI Tentang Trading Devisenhandel Fatwa MUI Tentang Perdagangan Valas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesien Nr .: 28 / DSN-MUI / III / 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan jual beli mata uang (al-sharf), baik antar mata uang sejenis maupun berlainan jenis. B. Bahwa dalam urf tijari (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran islam berbeda antar satu bentuk dengan bentuk lainnya. C. Bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran islam, DSN memandang perlu menetapkan Fatwa tentang al-Schal untuk dijadikan pedoman. 1. Fraulein Allah QS. Al-Baqarah2: 275:. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba. . 2. Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi Dan Ibnu Majah Dari Abu Said al-Khudri, Rasulullah SAW Bersabda: Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak). (Hr. Al-Baihaqi und Ibnu Majah als Dinilai Shahih oleh Ibnu Hibban). 3. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tarmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibn Madscha, dengan teks Muslim Dari Ubadah bin Shamit, sah Nabi bersabda: Jual lah emas dengan Emas, Perak dengan Perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma Dan Garam Dengan Garam Dengan Syarat Harus Sama Dan Sejenis Serta secara Tunai. Jika jenisnya berbeda, jual lah sekehendakmu jika dilakukan dengan tunai. 4. Hadits Nabi riwayat Moslem, Tarmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah als Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi s. a.bbabda: Jual beli emas dengan perak adalah Riba kecuali dilakukan secara tunai. 5. Hadits Nabi riwayat Muslim Dari Abu Said al-Khudri, Nabi sah bersabda: Janganlah kamu menjual emas emas kecuali Sama (nilainya) dan janganlah menambah sebagian atas sebagian Yang gelegen janganlah menjual perak dengan perak kecuali Sama (nilainya) dan janganlah sebagian atas sebagian Yang lain als janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan tunai. 6. Hadits Nabi riwayat Moslem Dari Bara Bin Azib Dan Zaid Bin Arqam: Rasulullah sahen melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai). 7. Hadits Nabi riwayat Tarmidzi Dari Amr bin Auf: Perjanjian dapat dilakukan dengan diantara Kaum muslimin, kecuali perjanjian Yang mengharamkan Yang halal atau menghalalkan Yang haram dan Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat Mereka kecuali syarat Yang mengharamkan Yang halal atau menghalalkan Yang haram. 8. Ijma, Ulama sepakat (ijma) bahwa akad al-Schein disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu. 1. Surat dari pimpinan Einheit Usaha Syariah Bank BNI-Nr. USS / 2/878 2. Pendapat peserta Rapat pleno Dewan Syariah Nasional Pada hari kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H / 24 Maret 2002 Dewan Syariah Nasional menetapkan: Fatwa Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Pertama: Ketentuan Umum Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagi berikut: 1. Tidak untuk spekulasi (Untung-untungan) 2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-Jaga (simpanan) 3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya Harus sama dan Secara Tunai ( at-taqabudh) 4. Apabila berlainan jenis maka Harus dilakukan dengan nilai Tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan Secara Tunai Kedua: Jenis-jenis transaksi Valuta Asing 1. transaksi SPOT yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta Asing untuk penyerahan pada saat itu (Uber dem Ladentisch) atau penyelesaiannya paling lambat dala jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh karena dianggap Tunai, sedangkan Waktu dua hari dianggap sebagi proses penyelesaian Yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional 2. Transaksi foward yaitu transaksi pembelian dan penjualan Yang nilainya ditetapkan Pada saat Sekarang dan diberlakukan untuk Waktu yang akan datang, antara 2 x 24 Jam sampai satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga Yang digunakan adalah harga Yang diperjanjikan (muwaadah) dan penyerahan nya dilakukan di kemudian hari, padahal harga Pada Waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai Yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk foward Vereinbarung untuk kebutuhan Yang tidak dapat dihindari ( Lil hajah) 3. Transaksi SWAP yaitu suatu kontrak pembelischen atau penjualan valas dengan harga vorort yang dikombinasikan dengan pembelischen antara penjual valas yang sama dengan harga foward. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir (spekulasi) 4. Transaksi OPTION yaitu Kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual Yang tidak Harus dilakukan atas sejumlah Einheit valuta Asing Pada harga dan jangka Waktu atau tanggal tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir (spekulasi) Ketiga: Fatwa ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliuran, Akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di: Jakarata Tanggal: 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 M Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesien Fatwa MUI tentang Trading Forex. Semoga dapat diambil pelajaran, bisa dijadikan acuan, semua keraguan menghilang dan glucklicher Handel. Terimakasih, salam Gewinn dan salam Sukses buat semuanya. Hukum Forex Trading Menurut MUI Halal atau Haram Hukum Forex Trading Menurut MUI Halal atau Haram Mengingat banyaknya Yang mempertanyakan apa hukum den Handel mit Devisen menurutIslam (Meski sudah banyak dikupas) maka berikut ini Saya veroffentlichen artikel Dari Gainscope tentang FATWA MUI TENTANG HANDEL FOREX. Di luar sana berkembang juga pendapat yang bersebarangan dengan fatwa MUI ini di mana mereka tetap berpendirian pada bahwa handeln forex adalah HARAM dengan hujjah / argumen yang mereka pegangi. Auf der Karte anzeigen Anda. Selamat-Membran. Fatwa MUI Tentang Jual Beli Mata Uang (AL-Sharf) Pertanyaan Yang pasti ditanyakan oleh setiap Handler di Indonesien: 1. Apakah Forex Trading Haram 2. Apakah Forex Trading Halal 3. Apakah Forex Trading diperbolehkan dalam Agama Islam 4. Apakah SWAP itu Mari kita Bahas dengan artikel yang pertama: Devisenhandel Dalam Hukum Islam Dalam bukunya Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi yang berjudul MASAIL FIQHIYAH Kapita Wahlen Sie Hukum Islam, diperoleh bahwa Forex (Perdagangan Valas) diperbolehkan dalam hukum islam. Perdagangan valuta asing Timbul karena adanya perdagangan barang-barang kebutuhan / komoditi antar negara yang bersifat internasional. Perdagangan (Ekspor-Impor) ini tentu memerlukan alat bayar yaitu uang Yang Masing-Masing negara mempunyai ketentuan sendiri dan berbeda satu sama Verschiedenes sesuai dengan penawaran dan permintaan diantara negara-negara tersebut sehingga Timbul PERBANDINGAN nilai MATA uang antar negara. Sie konnen auch jetzt schon Beitrage lesen. Suchen Sie sich einfach das Forum aus, das Sie am meisten interessiert. BURSA ata PASAR Yang Bansifat Internasional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai Volumen permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan und penawaran inilah yang menimbulkan transaksi mata uang. Yang secara nyata hanyalah tukar-menukar mata uang yang berbeda nilai. HUKUM ISLAM dalam TRANSAKSI VALAS 1. Ada Ijab-Qobul. --- gt In den Einkaufswagen Sehen Penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan. Pembeli dan penjual mempunyai wewenang Penuh melaksanakan dan melakukan tindakantindakan hukum (dewasa dan berpikiran sehat) 2. Memenuhi syarat Menjadi OBJEK transaksi jual-beli yaitu: Suci barangnya (bukan najis) Dapat dimanfaatkan Dapat diserahterimakan Jelas barang dan harganya Dijual (dibeli) oleh pemiliknya sendiri Izin................................................ Perlu ditambahkan pendapat muhammad isa, bahwa jual beli saham itu diperbolehkan dalam agama. Jangan kamu membeli ikan dalam Luft, karena sesungguhnya jual beli yang demikian itu mengandung penipuan. (Hadis Ahmad bin Hambal und Al Baihaqi dari Ibnu Masud) Jual beli barang yang tidak di tempat transaksi diperbolehkan dengan syarat harus diterangkan sifatsifatnya atau ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak khiyar, artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni Dari Abu Hurairah: 8220Barang Siapa Yang membeli sesuatu Yang ia tidak melihatnya, maka ia berhak khiyar jika ia Telah melihatnya. Jual beli hasil tanam Yang masih terpendam, seperti ketela, Kentang, bawang dan sebagainya juga diperbolehkan, asal diberi contohnya, karena Akan mengalami kesulitan atau kerugian jika Harus mengeluarkan semua hasil tanaman Yang terpendam untuk dijual. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam: 8220Kesulitan itu Menarik kemudahan.8221 Demikian juga jual beli barang-barang Yang Telah terbungkus / tertutup, seperti makanan kalengan, LPG, dan sebagainya, asalkam diberi Label Yang menerangkan isinya. Vide Sabiq, op. Cit. Hal 135. Dschungel, al-Ashbah wa al Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 Hal. 55. JUAL BELI VALUTA ASING DAN SAHAM Yang dimaksud dengan valuta als adalah mata uang luar negeri seperi dolar Amerikanisches, poundsterling Inggris, ringgit Malaysia dan sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional maka TIAP negara membutuhkan valuta Asing untuk alat bayar luar negeri Yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya eksportir Indonesien Akan memperoleh devisa Dari hasil ekspornya, sebaliknya importir Indonesien memerlukan devisa untuk mengimpor Dari luar negeri. Dengan demikanischen akan timbul penawaran dan perminataan di bursa valuta asing. setiap negara berwenang Penuh menetapkan kurs uangnya Masing-Masing (kurs adalah perbandingan nilai uangnya terhadap mata uang Asing) misalnya 1 dolar Amerika Rp. 12.000. Namun kurs uang atau perbandingan nilai Tukar setiap saat bisa berubah-Ubah, tergantung Pada kekuatan ekonomi negara Masing-Masing. Pencatatan kurs uang dan transaksi jual beli valuta Asing diselenggarakan di Bursa Valuta Asing (AWJ Tupanno et al Ekonomi dan Koperasi, Jakarta, Depdikbud 1982 hal 76-77..) Fatwa MUI tentang PERDAGANGAN Valas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 28 / DSN-MUI / III / 2002 Zehntel Jual Beli Mata Uang (Al-Schal) a. Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (al-scharf), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. B. Bahwa dalam urf tijari (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang dischenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain. C. Bahwa Agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan AJARAN Islam, DSN memandang Perlu menetapkan Fatwa tentang al-Sharf untuk dijadikan pedoman. 1. Fraulein Allah, QS. Al-Baqarah2: 275:. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba. 2. Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibn Madscha Dari Abu Said al-Khudri: Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jual beli itu hanya Boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara Kedua Belah pihak) (HR albaihaqi dan Ibn Madscha, dan dinilai shahih oleh. Ibnu Hibban). 3. Hadis Nabi Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim Dari Ubadah bin Shamit, sah Nabi bersabda: (Juallah) emas dengan Emas, Perak dengan Perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma (Denga-Sara-Harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan Secara Tunai .. 4. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibn Madscha, dan Ahmad, Dari Umar bin Khattab, sah Nabi bersabda: (Jual-beli) emas dengan perak adalah Riba kecuali (dilakukan) secara tunai. 5. Hadis Nabi riwayat Muslim Dari Abu Said al-Khudri, Nabi sah bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali Sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian Yang gelegen janganlah menjual perak dengan perak kecuali Sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagaian Atas sebagian yang lain dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. 6. Hadis Nabi riwayat Moslemische Dari Bara bin Azib und Zaid bin Arqam. Rasulullah sah melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai). 7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi Dari Amr bin Auf: Perjanjian dapat dilakukan di antara Kaum muslimin, kecuali perjanjian Yang mengharamkan Yang halal atau menghalalkan Yang haram dan Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat Mereka kecuali syarat Yang mengharamkan Yang halal atau menghalalkan Yang haram. 8. Ijma. Ulama sepakat (ijma) bahwa akad al - UUS / 2/878 2. Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional Pada Hari Kamis, Tanggal 14 Muharram 1423H / 28 Maret 2002. Dewan Syariah Nasional Menetapkan. FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF). Pertama. Ketentuan Umum Transaksi jual beli mata uang Pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Tidak untuk spekulasi (Untung-untungan). 2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan). 3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh). 4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai. Kedua. Jenis-jenis transaksi Valuta Asing 1. Transaksi SPOT, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta Asing untuk penyerahan Pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling Lambat dalam jangka Waktu dua Hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bis zum dihindari dan merupakan transaksi internasional. 2. Transaksi VORWARTS, yaitu transaksi pembelian als penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 Marmelade sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga Yang digunakan adalah harga Yang diperjanjikan (muwaadah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga Pada Waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai Yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk vorwarts Vereinbarung untuk kebutuhan Yang tidak dapat dihindari (lil Hajah) 3. Transaksi SWAP yaitu suatu kontrak pembelischen atau penjualan valas dengan harga vorort yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga vorwarts. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). 4. Transaksi OPTION yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah einheit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). Ketiga Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan von diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di. Jakarta Tanggal. 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 M DEWAN Syariah NASIONAL - Majelis ULAMA INDONESIEN Tulisan gelegen Yang menguatkan adalah sebagaimana ditulis oleh Dr. Mohammed Obaidullah di bawah ini tentang ISLAMISCHE Devisenhandel. 1. Die grundlegenden Borsenvertrage Es besteht ein allgemeiner Konsens unter islamischen Juristen, dass Wahrungen verschiedener Lander an einer Stelle mit einer von der Einheit abweichenden Rate ausgetauscht werden konnen, da Wahrungen verschiedener Lander unterschiedliche Einheiten mit unterschiedlichen Werten oder eigenem Wert sind , Und Kaufkraft. Es scheint auch ein allgemeines Einverstandnis der Mehrheit der Gelehrten zu geben, dass der Wechselkurs auf der Basis von Terminen nicht zulassig ist, dh wenn sich die Rechte und Pflichten beider Parteien auf einen zukunftigen Zeitpunkt beziehen. Es besteht jedoch ein betrachtlicher Meinungsunterschied zwischen Juristen, wenn die Rechte einer der Parteien, die mit der Verpflichtung der Gegenpartei identisch sind, auf einen spateren Zeitpunkt verschoben werden. Um zu erlautern, betrachten wir das Beispiel von zwei Individuen A und B, die zwei verschiedenen Landern, Indien und den USA angehoren. A beabsichtigt, indische Rupien zu verkaufen und US-Dollar zu kaufen. Das Umgekehrte gilt fur B. Der vereinbarte Rupie-Dollar-Wechselkurs betragt 1:20 und die Transaktion bezieht sich auf den Kauf und Verkauf von 50. Die erste Situation ist, dass A eine Spotzahlung von Rs1000 an B leistet und die Zahlung von 50 aus B akzeptiert Die Transaktion wird von beiden Seiten punktuell abgewickelt. Solche Geschafte sind gultig und islamisch zulassig. Es gibt keine zwei Meinungen uber das gleiche. Die zweite Moglichkeit ist, dass die Abwicklung der Transaktion von beiden Seiten auf ein zukunftiges Datum, z. B. nach sechs Monaten, verzogert wird. Dies impliziert, dass sowohl A als auch B die Zahlung von Rs1000 oder 50, je nach Fall, nach sechs Monaten annehmen und akzeptieren. Die vorherrschende Ansicht ist, dass ein solcher Vertrag islamisch nicht zulassig ist. Eine Minderheit betrachtet es als zulassig. Das dritte Szenario ist, dass die Transaktion teilweise nur von einem Ende abgerechnet wird. Zum Beispiel macht A eine Zahlung von Rs1000 jetzt an B anstatt eines Versprechens von B zu zahlen 50 zu ihm nach sechs Monaten. Alternativ akzeptiert A jetzt 50 von B und verspricht, Rs1000 an ihn nach sechs Monaten zu zahlen. Es gibt diametral entgegengesetzte Ansichten uber die Zulassigkeit solcher Vertrage, die Bai-Salam in Wahrungen ausmachen. Der Zweck dieser Arbeit ist es, eine umfassende Analyse der verschiedenen Argumente und der Zulassigkeit dieser Basisvertrage mit Wahrungen vorzulegen. Die erste Form des Kontrahierens, die den Austausch von Gegenwerten an Ort und Stelle einschlie?t, ist jenseits aller Kontroversen. Zulassigkeit oder anderweitig der zweite Vertragstyp, bei dem die Lieferung eines der Gegenwerte auf ein zukunftiges Datum verschoben wird, wird im Rahmen des Riba-Verbots allgemein diskutiert. Dementsprechend diskutieren wir diesen Vertrag in Abschnitt 2, der sich mit der Frage des Verbots von Riba befasst. Die Zulassigkeit der dritten Vertragsform, bei der die Lieferung der beiden Gegenwerte verzogert wird, wird im Rahmen der Verringerung von Risiken und Unsicherheiten oder gharar, die an solchen Vertragen beteiligt sind, diskutiert. Dies ist daher das zentrale Thema von Abschnitt 3, der sich mit der Frage von Gharar beschaftigt. Abschnitt 4 versucht eine ganzheitliche Betrachtung der Scharia sowie die okonomische Bedeutung der Grundformen des Vertragsverhaltnisses auf dem Devisenmarkt. 2. Die Herausgabe von Riba-Prohibition Die Abweichung von Ansichten1 uber die Zulassigkeit oder anderweitig von Devisentermingeschaften kann in erster Linie auf die Frage des Riba-Verbots zuruckgefuhrt werden. Die Notwendigkeit, Riba in allen Formen von Austauschvertragen zu beseitigen, ist von gro?ter Wichtigkeit. Riba in ihrem Scharia-Kontext ist in der Regel definiert als ein unzulassiger Gewinn, der sich aus der quantitativen Ungleichung der Gegenwerte bei jeder Transaktion ergibt, die den Austausch von zwei oder mehr Arten (anwa) bewirkt, die zu derselben Gattung gehoren Die gleiche effiziente Ursache (illa). Riba wird im Allgemeinen in Riba al-fadl (Exzess) und Riba al-Nasia (Stundung) klassifiziert, die einen unzulassigen Vorteil durch Uberschuss oder Stundung bezeichnen. Verbot der ersteren wird durch eine Bestimmung erreicht, dass der Wechselkurs zwischen den Objekten einheitlich ist und kein Gewinn fur jede Partei zulassig ist. Die letztgenannte Art von Riba ist verboten, indem sie eine aufgeschobene Vereinbarung verweigert und sicherstellt, dass die Transaktion von beiden Parteien an Ort und Stelle abgewickelt wird. Eine andere Form von Riba hei?t Riba al-jahiliyya oder vorislamischen Riba, die Oberflachen, wenn der Kreditgeber fragt den Kreditnehmer am Falligkeitstag, wenn die letztere wurde die Schuld begleichen oder erhohen die gleiche. Die Zunahme ist begleitet von Zinsen auf den ursprunglich geliehenen Betrag. Das Verbot der Riba im Wahrungsaustausch verschiedener Lander erfordert einen Analogieproze? (qiyas). Und in einer solchen Ubung mit Analogie (qiyas) spielt die effiziente Ursache (illa) eine au?erst wichtige Rolle. Es ist eine gemeinsame effiziente Ursache (illa), die das Objekt der Analogie mit seinem Subjekt, in der Ausubung der analogen Argumentation verbindet. Die geeignete effiziente Ursache (illa) im Falle von Austauschvertragen wurde von den gro?en Schulen von Fiqh unterschiedlich definiert. Dieser Unterschied spiegelt sich in der analogen Begrundung fur Papierwahrungen verschiedener Lander wider. Eine fur die analoge Argumentation bedeutsame Frage bezieht sich auf den Vergleich zwischen den Papierwahrungen mit Gold und Silber. In den fruhen Tagen des Islam vollbrachten Gold und Silber alle Funktionen des Geldes (Thaman). Wahrungen wurden aus Gold und Silber mit einem bekannten intrinsischen Wert (Quantum von Gold oder Silber in ihnen enthalten) gemacht. Solche Wahrungen werden als thaman haqiqi oder naqdain in der Fiqh-Literatur beschrieben. Diese waren allgemein akzeptabel als Haupttauschmittel, das fur einen gro?en Teil der Transaktionen verantwortlich war. Viele andere Guter, wie verschiedene minderwertige Metalle dienten auch als Austauschmittel, aber mit begrenzter Akzeptanz. Diese werden als fals in Fiqh Literatur beschrieben. Diese sind auch als thaman istalahi bekannt, weil ihre Akzeptabilitat nicht aus ihrem intrinsischen Wert, sondern aufgrund des Status hervorgeht, den die Gesellschaft in einem bestimmten Zeitraum eingeraumt hat. Die obigen beiden Wahrungsformen sind von fruhen islamischen Juristen unter dem Gesichtspunkt der Zulassigkeit von Vertragen, die sie betreffen, sehr unterschiedlich behandelt worden. Die Frage, die gelost werden muss, ist, ob die derzeitigen Papierwahrungen unter die ehemalige Kategorie fallen oder diese. Eine Ansicht ist, dass diese mit thaman haqiqi oder Gold und Silber gleich behandelt werden sollten, da diese als das hauptsachliche Tauschmittel und Recheneinheit wie dieses dienen. Nach alledem sollten also alle fur thaman haqiqi geltenden schariabezogenen Normen und Verordnungen auch auf Papierwahrung anwendbar sein. Der Austausch von thaman haqiqi wird als bai-sarf bezeichnet, und daher sollten die Transaktionen in Papierwahrungen durch die fur bai-sarf relevanten Scharia-Regeln geregelt werden. Die gegenteilige Ansicht behauptet, da? Papierwahrungen in ahnlicher Weise wie Fals oder Thaman Istalahi behandelt werden sollten, weil sich ihr Nennwert von ihrem eigentlichen Wert unterscheide. Ihre Akzeptanz beruht auf ihrer Rechtsstellung im Inland oder auf globaler wirtschaftlicher Bedeutung (zB im Fall von US-Dollar). 2.1. Eine Synthese alternativer Ansichten 2.1.1. Analoges Argumentieren (Qiyas) fur Riba Verbot Das Verbot der Riba basiert auf der Tradition, die der heilige Prophet (Friede sei mit ihm) sagte: Verkaufe Gold fur Gold, Silber fur Silber, Weizen fur Weizen, Gerste fur Gerste, Salz fur Salz, in gleichen Mengen auf der Stelle und wenn die Waren unterschiedlich sind, verkaufen, wie es zu Ihnen passt, aber auf der Stelle. So gilt das Verbot der Riba vor allem fur die beiden Edelmetalle (Gold und Silber) und vier weitere Rohstoffe (Weizen, Gerste, Datteln und Salz). Sie gilt nach Analogie (qiyas) fur alle Arten, die durch dieselbe effiziente Ursache (illa) beherrscht werden oder zu einer der Gattungen der sechs in der Tradition zitierten Gegenstande gehoren. Jedoch gibt es keine allgemeine Vereinbarung zwischen den verschiedenen Schulen von Fiqh und sogar Gelehrte, die zur gleichen Schule auf der Definition und der Identifikation der leistungsfahigen Ursache (illa) von Riba gehoren. Fur die Hanafis hat die effiziente Ursache (illa) der Riba zwei Dimensionen: Die ausgetauschten Artikel gehoren zu der gleichen Gattung (jins), die uber Gewicht (Wazan) oder Me?barkeit (Kiliyya) verfugen. Wenn in einer gegebenen Vermittlungsstelle beide Elemente der effizienten Ursache (illa) vorhanden sind, dh die ausgetauschten Gegenwerte der gleichen Gattung (jins) angehoren und alle wagbar oder alle messbar sind, dann ist kein Gewinn zulassig (der Wechselkurs muss Gleich 1) und der Austausch muss vor Ort erfolgen. Im Falle von Gold und Silber, die beiden Elemente der effizienten Ursache (illa) sind: Einheit der Gattung (jins) und die Gewichtbarkeit. Dies ist auch die Hanbali-Ansicht nach einer Version3. (Eine andere Version ahnelt der Ansicht von Shafii und Maliki, wie unten diskutiert wird.) Wenn also Gold gegen Gold ausgetauscht wird oder Silber gegen Silber ausgetauscht wird, sind nur Kassageschafte ohne Gewinn moglich. Es ist auch moglich, dass in einem gegebenen Austausch eines der beiden Elemente der effizienten Ursache (illa) vorhanden ist und das andere nicht vorhanden ist. Wenn zum Beispiel die ausgetauschten Gegenstande alle wiegen oder me?bar sind, aber zu verschiedenen Gattungen gehoren (jins), oder, wenn die ausgetauschten Gegenstande zu derselben Gattung gehoren (jins), aber weder wagbar noch me?bar sind, dann Austausch mit Gewinn (mit einer Rate, Einheit) ist zulassig, aber der Austausch muss vor Ort erfolgen. Wenn also Gold gegen Silber ausgetauscht wird, kann die Rate von der Einheit abweichen, aber keine verzogerte Abrechnung ist zulassig. Wenn keines der beiden Elemente der effizienten Ursache (illa) der Riba in einer gegebenen Vermittlungsstelle vorhanden ist, gilt keine der Unterlassungsverfugungen fur das Rippenverbot. Der Umtausch kann mit oder ohne Gewinn erfolgen, und zwar sowohl punktuell als auch aufgeschoben. In Anbetracht des Falles des Austauschs von Papierwahrungen, die zu verschiedenen Landern gehoren, wurde das Ribverbot eine Suche nach einer effizienten Ursache (illa) erfordern. Wahrungen, die verschiedenen Landern angehoren, sind klar voneinander getrennte Einheiten, die gesetzliches Zahlungsmittel innerhalb bestimmter geografischer Grenzen mit unterschiedlichem Wert oder Kaufkraft sind. Daher kann eine gro?e Mehrheit der Gelehrten zu Recht behaupten, dass es keine Einheit der Gattung (jins) gibt. Daruber hinaus sind diese weder wagbar noch messbar. Dies fuhrt zu einer direkten Schlussfolgerung, dass keines der beiden Elemente der effizienten Ursache (illa) der Riba in einem solchen Austausch existiert. Der Umtausch kann also frei von jeglichen Verfugungen uber den Wechselkurs und die Art der Abwicklung erfolgen. Die Logik, die dieser Position zugrunde liegt, ist nicht schwer zu verstehen. Der innere Wert von Papierwahrungen, die verschiedenen Landern angehoren, unterscheiden sich, da diese unterschiedliche Kaufkraft haben. Zusatzlich kann der innere Wert oder Wert von Papierwahrungen nicht identifiziert oder beurteilt werden, anders als Gold und Silber, die gewogen werden konnen. Daher kann weder die Anwesenheit von riba al-fadl (durch Uberschuss) noch riba al-nasia (durch Deferment) festgestellt werden. Die Shafii Schule von Fiqh betrachtet die effiziente Ursache (illa) im Falle des Goldes und des Silbers, um ihr Eigentum des Wesens (thamaniyya) oder des Tauschmittels, der Rechnungseinheit und des Wertschatzes zu sein. Dies ist auch die Maliki-Ansicht. Nach einer Version dieser Ansicht, auch wenn Papier oder Leder das Medium des Tausches ist und den Status der Wahrung erhalt, dann gelten alle Regeln fur Naqdain oder Gold und Silber fur sie. So ist nach dieser Fassung der Austausch, der Wahrungen verschiedener Lander mit einer von der Einheit verschiedenen Rate umfa?t, zulassig, mu? aber vor Ort abgewickelt werden. Eine andere Version der obigen zwei Denkschulen ist, dass die oben zitierte effiziente Ursache (illa) der Wahrung (thamaniyya) fur Gold und Silber spezifisch ist und nicht verallgemeinert werden kann. Das hei?t, jedes andere Objekt, wenn es als Austauschmedium verwendet wird, kann nicht in seine Kategorie aufgenommen werden. Daher sind nach dieser Fassung die Schariaerlasse fur das Ribverbot nicht auf Papierwahrungen anwendbar. Wahrungen, die verschiedenen Landern angehoren, konnen mit oder ohne Gewinn ausgetauscht werden, und zwar sowohl punktuell als auch aufgeschoben. Die Befurworter der fruheren Version zitieren den Fall des Austausches von Papierwahrungen, die zum selben Land gehoren, um ihre Version zu verteidigen. Die Konsensus-Meinung der Juristen in diesem Fall ist, dass diese Austausch muss ohne Gewinn oder mit einer Rate gleich der Einheit und muss auf einer Stelle abgewickelt werden. Was ist der Grundgedanke der obigen Entscheidung Wenn man die Hanafi und die erste Version der Hanbali-Position betrachtet, dann ist in diesem Fall nur eine Dimension der effizienten Ursache (illa) vorhanden, dh sie gehoren zu derselben Gattung (jins ). Aber Papierwahrungen sind weder wagbar noch messbar. Daher wurde das Hanafi-Gesetz anscheinend den Austausch von verschiedenen Mengen derselben Wahrung vor Ort ermoglichen. Ebenso, wenn die effiziente Ursache der Wahrung (thamaniyya) nur fur Gold und Silber spezifisch ist, dann gestatten auch Shafii und Maliki das gleiche. Unnotig zu sagen, dies zu ermoglichen, Rib-basierte Kreditaufnahme und Kreditvergabe. Dies zeigt, dass es die erste Version des Shafii und Maliki-Gedankens ist, die dem Konsensentscheid des Verbots des Gewinns und der aufgeschobenen Regelung im Falle des Austauschs von Wahrungen des gleichen Landes zugrunde liegt. Nach Ansicht der Befurworter wurde die Ausweitung dieser Logik auf den Austausch von Wahrungen verschiedener Lander implizieren, dass Austausch mit Gewinn oder mit einer von der Einheit verschiedenen Rate zulassig ist (da es keine Einheit von jins), aber die Abrechnung muss an Ort und Stelle erfolgen. 2.1.2 Vergleich zwischen Devisenwechsel und Bai-Sarf Der Bai-Schatz ist in der Fiqh-Literatur als eine Borse mit thaman haqiqi definiert, die als Gold und Silber definiert ist und als Hauptmedium fur nahezu alle gro?en Transaktionen diente. Die Befurworter der Ansicht, dass jeder Austausch von Wahrungen von verschiedenen Landern ist die gleiche wie bai-sarf argumentieren, dass im gegenwartigen Zeitalter Papier Wahrungen haben wirksam und vollstandig ersetzt Gold und Silber als das Medium des Austauschs. Daher sollte der Austausch, der solche Wahrungen einbezieht, durch die gleichen Scharia-Regeln und Unterlassungsanordnungen wie bai-sarf geregelt werden. Es wird auch argumentiert, dass, wenn eine aufgeschobene Abwicklung durch beide Vertragsparteien zulassig ware, dies die Moglichkeiten der Riba-Nasia offnen wurde. Gegner der Kategorisierung der Wechselkurse mit bai-sarf weisen jedoch darauf hin, dass der Austausch aller Wahrungsformen (Thaman) nicht als Bai-Scharf bezeichnet werden kann. Nach dieser Ansicht bedeutet bai-sarf den Austausch von Wahrungen aus Gold und Silber (thaman haqiqi oder naqdain) allein und nicht von Geld, die als solche von den staatlichen Behorden (thaman istalahi) ausgesprochen wurden. Die gegenwartigen Alterswahrungen sind Beispiele der letzteren Art. Diese Gelehrten finden Unterstutzung in jenen Schriften, die behaupten, da?, wenn die Waren des Tausches nicht Gold oder Silber sind, (auch wenn einer von ihnen Gold oder Silber ist), dann kann die Borse nicht als Bai-Schal bezeichnet werden. Auch die Bestimmungen uber bai-sarf gelten nicht fur solche Borsen. Laut Imam Sarakhsi4 kauft eine Einzelperson Fals oder Munzen aus untergeordneten Metallen, wie Kupfer (thaman istalahi) fur Dirhams (thaman haqiqi) und macht eine Spotzahlung der letzteren, aber der Verkaufer hat keine Fals in diesem Moment , So ist ein solcher Austausch zulassig. Die von beiden Parteien ausgetauscht werden, ist keine Voraussetzung (im Fall von bai-sarf). Es gibt eine Reihe ahnlicher Referenzen, die darauf hindeuten, dass Juristen den Austausch von Fals (Thaman istalahi) nicht fur andere Fals Thaman istalahi) oder Gold oder Silber (thaman haqiqi), als bai-Schal. Daher kann der Austausch von Wahrungen von zwei verschiedenen Landern, die nur als thaman istalahi qualifizieren konnen, nicht als bai-sarf kategorisiert werden. Ebenso wenig kann die Einschrankung der Spotabrechnung auf solche Geschafte angewendet werden. Hier ist anzumerken, da? die Definition von bai-sarf fiktive Literatur enthalt und in den heiligen Traditionen nicht erwahnt wird. Die Traditionen erwahnen Riba, und der Verkauf und Kauf von Gold und Silber (naqdain), die eine Hauptquelle der Riba sein kann, wird von den islamischen Juristen als Bai-Scharf bezeichnet. Es ist auch anzumerken, da? bai-scharf in der Fiqh-Literatur nur den Austausch von Gold oder Silber impliziert, ob diese gegenwartig als Tauschmittel verwendet werden oder nicht. Austausch mit Dinaren und Goldschmuck, beide Qualitat als Bai-Schal. Verschiedene Juristen haben versucht, diesen Punkt zu klaren und haben definiert Scharf als der Austausch, in dem die beiden ausgetauschten Waren sind in der Natur des Thaman, nicht unbedingt thaman sich. Daher wird, auch wenn eine der Waren Gold verarbeitet wird (z. B. Ornamente), dieser Austausch bai-sarf genannt. Die Befurworter der Ansicht, dass die Devisenborse in ahnlicher Weise wie bai-sarf behandelt werden sollte, stammen auch von Schriften namhafter islamistischer Juristen. Nach Imam Ibn Taimiya hei?t alles, was die Funktionen des Tauschmittels, der Rechnungseinheit und des Wertschatzes erfullt, als Thaman (nicht unbedingt auf Goldampersilber beschrankt). Ahnliche Schriftsatze gibt es in den Schriften von Imam Ghazzali5 Soweit die Ansichten von Imam Sarakhshi uber den Austausch mit Fals betroffen sind, mussen nach ihnen einige zusatzliche Punkte zur Kenntnis genommen werden. In den fruhen Tagen des Islam wurden Dinare und Dirhams aus Gold und Silber meist als Tauschmittel in allen wichtigen Transaktionen verwendet. Nur die Kleinen wurden mit Fals besiedelt. Mit anderen Worten, Fals hatte nicht die Eigenschaften des Geldes oder thamaniyya in vollem Umfang und wurde kaum verwendet, als Wert des Wertes oder Rechnungseinheit und war mehr in der Natur der Ware. Daher gab es keine Beschrankung fur den Erwerb derselben fur Gold und Silber auf verzogerter Basis. Die heutigen Wahrungen haben alle Merkmale von Thaman und sollen nur Thaman sein. Die Borse mit Wahrungen von verschiedenen Landern ist die gleiche wie bai-Schal mit Unterschied der jins und damit, aufgeschoben Abrechnung wurde zu riba al-Nasia fuhren. Dr. Mohamed Nejatullah Siddiqui illustriert diese Moglichkeit mit einem Beispiel6. Er schreibt zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn der Markt Wechselkurs zwischen Dollar und Rupie ist 1:20, wenn eine Einzelperson kauft 50 im Verhaltnis zu 1:22 (Abwicklung seiner Verpflichtung in Rupien aufgeschoben auf ein zukunftiges Datum), dann Es ist sehr wahrscheinlich, da? er ist. In der Tat, Kreditaufnahme Rs. 1000 an Stelle eines Versprechens, Rs zuruckzuzahlen. 1100 zu einem bestimmten spateren Zeitpunkt. (Seitdem kann er Rs 1000 jetzt erhalten, Austausch der 50 auf Kredite zu Kassakurs gekauft werden) So kann Schand in zinsbasierte Kreditvergabe Kredite umgewandelt werden. 2.1.3 Definition von Thamaniyya ist der Schlussel Es scheint aus der obigen Synthese der alternativen Ansichten, dass die wichtigste Frage scheint eine korrekte Definition von thamaniyya zu sein scheint. Zum Beispiel, eine grundlegende Frage, die zu divergierenden Positionen auf Zulassigkeit fuhrt, bezieht sich auf, ob Thamaniyya ist spezifisch fur Gold und Silber oder kann mit allem, was die Funktionen des Geldes fuhrt zugeordnet werden. Wir heben einige Fragen auf, die bei jeder Ubung bei der Uberprufung alternativer Positionen berucksichtigt werden konnen. Es sollte beachtet werden, dass Thamaniyya nicht absolut sein kann und in Grad variieren kann. Es ist wahr, da? Papierwahrungen vollstandig Gold und Silber als Tauschmittel, Recheneinheit und Wertschopfung ersetzt haben. In diesem Sinne kann man sagen, Papier Wahrungen thamaniyya besitzen. Dies gilt jedoch nur fur inlandische Wahrungen und gilt moglicherweise nicht fur Fremdwahrungen. Mit anderen Worten, indische Rupien besitzen thamaniyya innerhalb der geographischen Grenzen von Indien nur, und haben keine Akzeptanz in den USA. Diese konnen nicht gesagt werden, thamaniyya in US zu besitzen, es sei denn, ein US-Burger kann indische Rupien als Medium der Tausch-, oder Rechnungseinheit oder Wertschopfung verwenden. In den meisten Fallen ist eine solche Moglichkeit fern. Diese Moglichkeit ist auch eine Funktion des Wechselkursmechanismus, wie etwa der Konvertibilitat indischer Rupien in US-Dollar, und ob ein festes oder variables Wechselkurssystem vorhanden ist. Angenommen, die freie Umwandelbarkeit der indischen Rupien in US-Dollar und umgekehrt und ein fester Wechselkurs, bei dem der Rupien-Dollar-Wechselkurs in absehbarer Zeit nicht voraussichtlich ansteigen oder fallen wird, wird Thamaniyya von Rupie in den USA erheblich verbessert . Auch das von Dr. Nejatullah Siddiqui zitierte Beispiel erscheint unter den gegebenen Umstanden ziemlich robust. Die Ermachtigung zum Austausch von Rupien fur Dollar auf einer verzogerten Basis (von einem Ende, naturlich) zu einem von dem Kassakurs abweichenden Satz (offizieller Kurs, der voraussichtlich bis zum Abrechnungszeitpunkt festzusetzen ist) ware ein klarer Fall von Zinsbindungen Kreditaufnahme und Kreditvergabe. Wenn jedoch die Annahme eines festen Wechselkurses entspannt ist und das gegenwartige System der fluktuierenden und volatilen Wechselkurse als der Fall angenommen wird, dann kann gezeigt werden, dass der Fall der Riba-Al-Nasia ausfallt. Wir beschreiben sein Beispiel: In einem gegebenen Augenblick, wenn der Markt Wechselkurs zwischen Dollar und Rupie ist 1:20, wenn eine Einzelperson kauft 50 im Verhaltnis 1:22 (Abwicklung seiner Verpflichtung in Rupien aufgeschoben auf ein zukunftiges Datum ), Dann ist es hochstwahrscheinlich, dass er ist. In der Tat, Kreditaufnahme Rs. 1000 an Stelle eines Versprechens, Rs zuruckzuzahlen. 1100 zu einem bestimmten spateren Zeitpunkt. (Da kann er jetzt Rs 1000 erhalten, wobei der Tausch der 50 auf Kredite zum Kassakurs getatigt wird.) Dies ware nur dann der Fall, wenn das Wahrungsrisiko nicht existiert (Wechselkurs bleibt bei 1:20) oder vom Verkaufer getragen Von Dollars (Kaufer Ruckzahlungen in Rupien und nicht in Dollar). Wenn das erstere wahr ist, erhalt der Verkaufer der Dollarnoten (Kreditgeber) eine vorgegebene Rendite von zehn Prozent, wenn er Rs1100, die am Falligkeitstag empfangen wurde, in 55 (mit einem Wechselkurs von 1:20) umwandelt. Ist dies jedoch wahr, so ist die Ruckgabe an den Verkaufer (oder den Kreditgeber) nicht vorbestimmt. Es muss nicht einmal positiv sein. Zum Beispiel, wenn der Rupie-Dollar-Wechselkurs auf 1:25 steigt, dann wurde der Verkaufer von Dollar nur 44 (Rs 1100 umgerechnet in Dollar) fur seine Investition von 50 erhalten. Hier zwei Punkte sind erwahnenswert. Erstens, wenn man ein festes Wechselkursregime annimmt, wird die Unterscheidung zwischen Wahrungen verschiedener Lander verdunnt. Die Situation wird ahnlich wie der Austausch von Pfund mit Sterling (Wahrungen aus dem gleichen Land) zu einem festen Zinssatz. Zweitens kann man, wenn man ein volatiles Wechselkurssystem einnimmt, genau wie man die Kreditvergabe durch den Devisenmarkt visualisieren kann (Mechanismus, wie im obigen Beispiel vorgeschlagen), auch die Kreditvergabe uber jeden anderen organisierten Markt (wie fur Rohstoffe oder Aktien) zu visualisieren .) Wenn man im obigen Beispiel Dollars fur Aktien ersetzt, dann lautet sie wie folgt: In einem gegebenen Zeitpunkt, wenn der Marktpreis der Aktie X Rs 20 betragt, kauft eine Einzelperson 50 Aktien in Hohe von Rs 22 (Settlement of Seine Verpflichtung in Rupien auf ein zukunftiges Datum verschoben), dann ist es hochstwahrscheinlich, dass er ist. In der Tat, Kreditaufnahme Rs. 1000 an Stelle eines Versprechens, Rs zuruckzuzahlen. 1100 zu einem bestimmten spateren Zeitpunkt. (Since, he can obtain Rs 1000 now, exchanging the 50 stocks purchased on credit at current price) In this case too as in the earlier example, returns to the seller of stocks may be negative if stock price rises to Rs 25 on the settlement date. Hence, just as returns in the stock market or commodity market are Islamically acceptable because of the price risk, so are returns in the currency market because of fluctuations in the prices of currencies. A unique feature of thaman haqiqi or gold and silver is that the intrinsic worth of the currency is equal to its face value. Thus, the question of different geographical boundaries within which a given currency, such as, dinar or dirham circulates, is completely irrelevant. Gold is gold whether in country A or country B. Thus, when currency of country A made of gold is exchanged for currency of country B, also made of gold, then any deviation of the exchange rate from unity or deferment of settlement by either party cannot be permitted as it would clearly involve riba al-fadl and also riba al-nasia. However, when paper currencies of country A is exchanged for paper currency of country B, the case may be entirely different. The price risk (exchange rate risk), if positive, would eliminate any possibility of riba al-nasia in the exchange with deferred settlement. However, if price risk (exchange rate risk) is zero, then such exchange could be a source of riba al-nasia if deferred settlement is permitted7. Another point that merits serious consideration is the possibility that certain currencies may possess thamaniyya, that is, used as a medium of exchange, unit of account, or store of value globally, within the domestic as well as foreign countries. For instance, US dollar is legal tender within US it is also acceptable as a medium of exchange or unit of account for a large volume of transactions across the globe. Thus, this specific currency may be said to possesses thamaniyya globally, in which case, jurists may impose the relevant injunctions on exchanges involving this specific currency to prevent riba al-nasia. The fact is that when a currency possesses thamaniyya globally, then economic units using this global currency as the medium of exchange, unit of account or store of value may not be concerned about risk arising from volatility of inter-country exchange rates. At the same time, it should be recognized that a large majority of currencies do not perform the functions of money except within their national boundaries where these are legal tender. Riba and risk cannot coexist in the same contract. The former connotes a possibility of returns with zero risk and cannot be earned through a market with positive price risk. As has been discussed above, the possibility of riba al-fadl or riba al-nasia may arise in exchange when gold or silver function as thaman or when the exchange involves paper currencies belonging to the same country or when the exchange involves currencies of different countries following a fixed exchange rate system. The last possibility is perhaps unIslamic8 since price or exchange rate of currencies should be allowed to fluctuate freely in line with changes in demand and supply and also because prices should reflect the intrinsic worth or purchasing power of currencies. The foreign currency markets of today are characterised by volatile exchange rates. The gains or losses made on any transaction in currencies of different countries, are justified by the risk borne by the parties to the contract. 2.1.4. Possibility of Riba with Futures and Forwards So far, we have discussed views on the permissibility of bai salam in currencies, that is, when the obligation of only one of the parties to the exchange is deferred. What are the views of scholars on deferment of obligations of both parties. Typical example of such contracts are forwards and futures9. According to a large majority of scholars, this is not permissible on various grounds, the most important being the element of risk and uncertainty (gharar) and the possibility of speculation of a kind which is not permissible. This is discussed in section 3. However, another ground for rejecting such contracts may be riba prohibition. In the preceding paragraph we have discussed that bai salam in currencies with fluctuating exchange rates can not be used to earn riba because of the presence of currency risk. It is possible to demonstrate that currency risk can be hedged or reduced to zero with another forward contract transacted simultaneously. And once risk is eliminated, the gain clearly would be riba. We modify and rewrite the same example: In a given moment in time when the market rate of exchange between dollar and rupee is 1:20, an individual purchases 50 at the rate of 1:22 (settlement of his obligation in rupees deferred to a future date), and the seller of dollars also hedges his position by entering into a forward contract to sell Rs1100 to be received on the future date at a rate of 1:20, then it is highly probable that he is. in fact, borrowing Rs. 1000 now in lieu of a promise to repay Rs. 1100 on a specified later date. (Since, he can obtain Rs 1000 now, exchanging the 50 dollars purchased on credit at spot rate) The seller of the dollars (lender) receives a predetermined return of ten percent when he converts Rs1100 received on the maturity date into 55 dollars (at an exchange rate of 1:20) for his investment of 50 dollars irrespective of the market rate of exchange prevailing on the date of maturity. Another simple possible way to earn riba may even involve a spot transaction and a simultaneous forward transaction. For example, the individual in the above example purchases 50 on a spot basis at the rate of 1:20 and simultaneously enters into a forward contract with the same party to sell 50 at the rate of 1:21 after one month. In effect this implies that he is lending Rs1000 now to the seller of dollars for one month and earns an interest of Rs50 (he receives Rs1050 after one month. This is a typical buy-back or repo (repurchase) transaction so common in conventional banking.10 3. The Issue of Freedom from Gharar 3.1 Defining Gharar Gharar, unlike riba, does not have a consensus definition. In broad terms, it connotes risk and uncertainty. It is useful to view gharar as a continuum of risk and uncertainty wherein the extreme point of zero risk is the only point that is well-defined. Beyond this point, gharar becomes a variable and the gharar involved in a real life contract would lie somewhere on this continuum. Beyond a point on this continuum, risk and uncertainty or gharar becomes unacceptable11. Jurists have attempted to identify such situations involving forbidden gharar. A major factor that contributes to gharar is inadequate information (jahl) which increases uncertainty. This is when the terms of exchange, such as, price, objects of exchange, time of settlement etc. are not well-defined. Gharar is also defined in terms of settlement risk or the uncertainty surrounding delivery of the exchanged articles. Islamic scholars have identified the conditions which make a contract uncertain to the extent that it is forbidden. Each party to the contract must be clear as to the quantity, specification, price, time, and place of delivery of the contract. A contract, say, to sell fish in the river involves uncertainty about the subject of exchange, about its delivery, and hence, not Islamically permissible. The need to eliminate any element of uncertainty inherent in a contract is underscored by a number of traditions.12 An outcome of excessive gharar or uncertainty is that it leads to the possibility of speculation of a variety which is forbidden. Speculation in its worst form, is gambling. The holy Quran and the traditions of the holy prophet explicitly prohibit gains made from games of chance which involve unearned income. The term used for gambling is maisir which literally means getting something too easily, getting a profit without working for it. Apart from pure games of chance, the holy prophet also forbade actions which generated unearned incomes without much productive efforts.13 Here it may be noted that the term speculation has different connotations. It always involves an attempt to predict the future outcome of an event. But the process may or may not be backed by collection, analysis and interpretation of relevant information. The former case is very much in conformity with Islamic rationality. An Islamic economic unit is required to assume risk after making a proper assessment of risk with the help of information. All business decisions involve speculation in this sense. It is only in the absence of information or under conditions of excessive gharar or uncertainty that speculation is akin to a game of chance and is reprehensible. 3.2 Gharar amp Speculation with of Futures amp Forwards Considering the case of the basic exchange contracts highlighted in section 1, it may be noted that the third type of contract where settlement by both the parties is deferred to a future date is forbidden, according to a large majority of jurists on grounds of excessive gharar. Futures and forwards in currencies are examples of such contracts under which two parties become obliged to exchange currencies of two different countries at a known rate at the end of a known time period. For example, individuals A and B commit to exchange US dollars and Indian rupees at the rate of 1: 22 after one month. If the amount involved is 50 and A is the buyer of dollars then, the obligations of A and B are to make a payments of Rs1100 and 50 respectively at the end of one month. Der Vertrag kommt zustande, wenn beide Parteien ihre Verpflichtungen zum zukunftigen Zeitpunkt erfullen. Traditionally, an overwhelming majority of Sharia scholars have disapproved such contracts on several grounds. The prohibition applies to all such contracts where the obligations of both parties are deferred to a future date, including contracts involving exchange of currencies. An important objection is that such a contract involves sale of a non-existent object or of an object not in the possession of the seller. This objection is based on several traditions of the holy prophet.14 There is difference of opinion on whether the prohibition in the said traditions apply to foodstuffs, or perishable commodities or to all objects of sale. There is, however, a general agreement on the view that the efficient cause (illa) of the prohibition of sale of an object which the seller does not own or of sale prior to taking possession is gharar, or the possible failure to deliver the goods purchased. Is this efficient cause (illa) present in an exchange involving future contracts in currencies of different countries. In a market with full and free convertibility or no constraints on the supply of currencies, the probability of failure to deliver the same on the maturity date should be no cause for concern. Further, the standardized nature of futures contracts and transparent operating procedures on the organized futures markets15 is believed to minimize this probability. Some recent scholars have opined in the light of the above that futures, in general, should be permissible. According to them, the efficient cause (illa), that is, the probability of failure to deliver was quite relevant in a simple, primitive and unorganized market. It is no longer relevant in the organized futures markets of today16. Such contention, however, continues to be rejected by the majority of scholars. They underscore the fact that futures contracts almost never involve delivery by both parties. Im Gegenteil, Parteien des Vertrages umkehren die Transaktion und der Vertrag wird nur in Preisunterschied abgewickelt. For example, in the above example, if the currency exchange rate changes to 1: 23 on the maturity date, the reverse transaction for individual A would mean selling 50 at the rate of 1:23 to individual B. This would imply A making a gain of Rs50 (the difference between Rs1150 and Rs1100). This is exactly what B would lose. It may so happen that the exchange rate would change to 1:21 in which case A would lose Rs50 which is what B would gain. This obviously is a zero-sum game in which the gain of one party is exactly equal to the loss of the other. This possibility of gains or losses (which theoretically can touch infinity) encourages economic units to speculate on the future direction of exchange rates. Since exchange rates fluctuate randomly, gains and losses are random too and the game is reduced to a game of chance. There is a vast body of literature on the forecastability of exchange rates and a large majority of empirical studies have provided supporting evidence on the futility of any attempt to make short-run predictions. Exchange rates are volatile and remain unpredictable at least for the large majority of market participants. Needless to say, any attempt to speculate in the hope of the theoretically infinite gains is, in all likelihood, a game of chance for such participants. While the gains, if they materialize, are in the nature of maisir or unearned gains, the possibility of equally massive losses do indicate a possibility of default by the loser and hence, gharar. 3.3. Risk Management in Volatile Markets Hedging or risk reduction adds to planning and managerial efficiency. The economic justification of futures and forwards is in term of their role as a device for hedging. In the context of currency markets which are characterized by volatile rates, such contracts are believed to enable the parties to transfer and eliminate risk arising out of such fluctuations. For example, modifying the earlier example, assume that individual A is an exporter from India to US who has already sold some commodities to B, the US importer and anticipates a cashflow of 50 (which at the current market rate of 1:22 mean Rs 1100 to him) after one month. There is a possibility that US dollar may depreciate against Indian rupee during these one month, in which case A would realize less amount of rupees for his 50 ( if the new rate is 1:21, A would realize only Rs1050 ). Hence, A may enter into a forward or future contract to sell 50 at the rate of 1:21.5 at the end of one month (and thereby, realize Rs1075) with any counterparty which, in all probability, would have diametrically opposite expectations regarding future direction of exchange rates. In this case, A is able to hedge his position and at the same time, forgoes the opportunity of making a gain if his expectations do not materialize and US dollar appreciates against Indian rupee (say, to 1:23 which implies that he would have realized Rs1150, and not Rs1075 which he would realize now.) While hedging tools always improve planning and hence, performance, it should be noted that the intention of the contracting party - whether to hedge or to speculate, can never be ascertained. It may be noted that hedging can also be accomplished with bai salam in currencies. As in the above example, exporter A anticipating a cash inflow of 50 after one month and expecting a depreciation of dollar may go for a salam sale of 50 (with his obligation to pay 50 deferred by one month.) Since he is expecting a dollar depreciation, he may agree to sell 50 at the rate of 1: 21.5. There would be an immediate cash inflow in Rs 1075 for him. The question may be, why should the counterparty pay him rupees now in lieu of a promise to be repaid in dollars after one month. As in the case of futures, the counterparty would do so for profit, if its expectations are diametrically opposite, that is, it expects dollar to appreciate. For example, if dollar appreciates to 1: 23 during the one month period, then it would receive Rs1150 for Rs 1075 it invested in the purchase of 50. Thus, while A is able to hedge its position, the counterparty is able to earn a profit on trading of currencies. The difference from the earlier scenario is that the counterparty would be more restrained in trading because of the investment required, and such trading is unlikely to take the shape of rampant speculation. 4. Summary amp Conclusion Currency markets of today are characterized by volatile exchange rates. This fact should be taken note of in any analysis of the three basic types of contracts in which the basis of distinction is the possibility of deferment of obligations to future. We have attempted an assessment of these forms of contracting in terms of the overwhelming need to eliminate any possibility of riba, minimize gharar, jahl and the possibility of speculation of a kind akin to games of chance. In einem volatilen Markt sind die Teilnehmer Wahrungsrisiken ausgesetzt, und die islamische Rationalitat verlangt, dass ein solches Risiko im Interesse der Effizienz minimiert werden soll, wenn es nicht auf Null reduziert wird. It is obvious that spot settlement of the obligations of both parties would completely prohibit riba, and gharar, and minimize the possibility of speculation. However, this would also imply the absence of any technique of risk management and may involve some practical problems for the participants. At the other extreme, if the obligations of both the parties are deferred to a future date, then such contracting, in all likelihood, would open up the possibility of infinite unearned gains and losses from what may be rightly termed for the majority of participants as games of chance. Of course, these would also enable the participants to manage risk through complete risk transfer to others and reduce risk to zero. It is this possibility of risk reduction to zero which may enable a participant to earn riba. Future is not a new form of contract. Rather the justification for proscribing it is new. If in a simple primitive economy, it was prevention of gharar relating to delivery of the exchanged article, in todays complex financial system and organized exchanges, it is prevention of speculation of kind which is unIslamic and which is possible under excessive gharar involved in forecasting highly volatile exchange rates. Such speculation is not just a possibility, but a reality. The precise motive of an economic unit entering into a future contract - speculation or hedging may not ascertainable ( regulators may monitor end use, but such regulation may not be very practical, nor effective in a free market). Empirical evidence at a macro level, however, indicates the former to be the dominant motive. The second type of contracting with deferment of obligations of one of the parties to a future date falls between the two extremes. While Sharia scholars have divergent views about its permissibility, our analysis reveals that there is no possibility of earning riba with this kind of contracting. The requirement of spot settlement of obligations of atleast one party imposes a natural curb on speculation, though the room for speculation is greater than under the first form of contracting. The requirement amounts to imposition of a hundred percent margin which, in all probability, would drive away the uninformed speculator from the market. This should force the speculator to be a little more sure of his expectations by being more informed. When speculation is based on information it is not only permissible, but desirable too. Bai salam would also enable the participants to manage risk. At the same time, the requirement of settlement from one end would dampen the tendency of many participants to seek a complete transfer of perceived risk and encourage them to make a realistic assessment of the actual risk. Notes amp References 1. These diverse views are reflected in the papers presented at the Fourth Fiqh Seminar organized by the Islamic Fiqh Academy, India in 1991 which were subsequently published in Majalla Fiqh Islami, part 4 by the Academy. The discussion on riba prohibition draws on these views. 2. Nabil Saleh, Unlawful gain and Legitimate Profit in Islamic Law, Graham and Trotman, London, 1992, p.16 3. Ibn Qudama, al-Mughni, vol.4, pp.5-9 4. Shams al Din al Sarakhsi, al-Mabsut, vol 14, pp 24-25 5. Paper presented by Abdul Azim Islahi at the Fourth Fiqh Seminar organized by Islamic Fiqh Academy, India in 1991. 6. Paper by Dr M N Siddiqui highlighting the issue was circulated among all leading Fiqh scholars by the Islamic Fiqh Academy, India for their views and was the main theme of deliberations during the session on Currency Exchange at the Fourth Fiqh Seminar held in 1991. 7. It is contended by some that the above example may be modified to show the possibility of riba with spot settlement too. In a given moment in time when the market rate of exchange between dollar and rupee is 1:20, if an individual purchases 50 at the rate of 1:22 (settlement of his obligation also on a spot basis), then it amounts to the seller of dollars exchanging 50 with 55 on a spot basis (Since, he can obtain Rs 1100 now, exchange them for 55 at spot rate of 1:20) Thus, spot settlement can also be a clear source of riba. Does this imply that spot settlement should be proscribed too. The fallacy in the above and earlier examples is that there is no single contract but multiple contracts of exchange occurring at different points in time (true even in the above case). Riba can be earned only when the spot rate of 1:20 is fixed during the time interval between the transactions. This assumption is, needless to say, unrealistic and if imposed artificially, perhaps unIslamic. 8. Islam envisages a free market where prices are determined by forces of demand and supply. There should be no interference in the price formation process even by the regulators. While price control and fixation is generally accepted as unIslamic, some scholars, such as, Ibn Taimiya do admit of its permissibility. However, such permissibility is subject to the condition that price fixation is intended to combat cases of market anomalies caused by impairing the conditions of free competition. If market conditions are normal, forces of demand and supply should be allowed a free play in determination of prices. 9. Some Islamic scholars use the term forward to connote a salam sale. However, we use this term in the conventional sense where the obligations of both parties are deferred to a future date and hence, are similar to futures in this sense. The latter however, are standardized contracts and are traded on an organized Futures Exchange while the former are specific to the requirements of the buyer and seller. 10. This is known as bai al inah which is considered forbidden by almost all scholars with the exception of Imam Shafii. Followers of the same school, such as Al Nawawi do not consider it Islamically permissible. 11. It should be noted that modern finance theories also distinguish between conditions of risk and uncertainty and assert that rational decision making is possible only under conditions of risk and not under conditions of uncertainty. Conditions of risk refer to a situation where it is possible with the help of available data to estimate all possible outcomes and their corresponding probabilities, or develop the ex-ante probability distribution. Under conditions of uncertainty, no such exercise is possible. The definition of gharar, Real-life situations, of course, fall somewhere in the continuum of risk and uncertainty. 12. The following traditions underscore the need to avoid contracts involving uncertainty. Ibn Abbas reported that when Allahs prophet (pbuh) came to Medina, they were paying one an